SERANG, (KB).- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP) Provinsi Banten telah memulai menggulirkan program bantuan untuk 1.400 rumah tidak layak huni (RTLH) di Banten. Pembangunannya dilakukan secara bertahap, diawali di Kabupaten Lebak.
Kepala DPRKP Provinsi Banten, M Yanuar mengatakan, sesuai perencanaan, program RTLH di 2018 sudah dialokasikan dan sudah mulai dikerjakan.
“RTLH sudah jalan, dilakukan bertahap. Sekarang Lebak dulu, kemudian Pandeglang, baru Kota Serang dengan Tangerang,” katanya kepada wartawan di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Jumat (27/4/2018).
Ia menuturkan, ada sekitar 400 rumah tangga sasaran (RTS) di Kabupaten Lebak yang saat ini sedang dibangun. Adapun total penerima program bantuan RTLH ada sekitar 1.400 RTS. Masing-masing akan menerima bantuan senilai Rp 50 juta.
“Sekarang yang sudah progres di Lebak. Jadi, bangun rumah tak langsung jadi, tapi ditargetkan sebelum hari raya jadi,” tuturnya.
Sasaran rumah berdasarkan data yang diberikan kabupaten/kota atau pihak lain yang memberikan masukan ke DPRKP. Selanjutnya, DPRKP melakukan verifikasi ke lapangan untuk memastikan lokasi dan kepemilikan rumah yang akan direhabilitasi.
”Ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, seperti kepemilikan rumah dan kami verifikasi ke lapangan sebelum ditetapkan RTLH yang akan diberikan bantuan,” ujar mantan kepala Dinkes tersebut.
Ia menuturkan, untuk menghindari penyelewengan, bantuan tersebut disalurkan dalam bentuk bahan-bahan material, sedangkan bahan-bahan penunjang lainnya diharapkan dari daerah setempat dalam upaya pemberdayaan dan pemanfaatan potensi yang ada di daerah.
”Kalau upah pekerja langsung ke mereka. Kami siapkan bahan-bahan material. Kalaupun ada kebutuhan lainnya, seperti bambu dan lainnya, ya diusahakan yang ada di sana, dari lokasi terdekat, sehingga ada unsur pemberdayaan,” tuturnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Banten, Ali Zamroni mengatakan, salah satu fokus pembangunan Pemprov Banten adalah pembangunan infrastruktur.
“Infrastruktur fokusnya bukan hanya jalan dan jembatan saja. Di dalamnya juga termasuk pembangunan infrastruktur lain, seperti penataan kawasan kumuh. Itu kan butuh anggaran, di RPJMD itu fokusnya selain infrastruktur, juga kesehatan dan pendidikan,” katanya. (RI)
